Dilema Orang Tua di Karawang, Beli Beras atau Bayar Buku LKS?

KARAWANG | Suarana.com - Praktik pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan kembali mencuat, kali ini terjadi di SDN Kedawung 1 Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Orang tua siswa menjerit akibat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sekolah, seperti Lembar Kerja Siswa (LKS), rapor, hingga seragam. Kondisi ini memicu keprihatinan karena banyak wali murid harus memilih antara membeli beras untuk makan atau membayar pungutan sekolah.

Salah satu wali murid yang Namanya kami rahasiakan, mengungkapkan keluhannya kepada media. Ia menyebutkan bahwa pungutan untuk LKS mencapai ratusan ribu rupiah, belum termasuk biaya lainnya seperti menebus rapor yang mencapai Rp50 ribu per siswa. 

“Bagi orang yang mampu, mungkin ini tidak masalah. Tapi bagi kami yang kurang mampu, uang segitu lebih baik untuk beli beras,” ujarnya (08/01/2025).

Lebih parahnya lagi,ia  menyebut praktik pungutan ini terorganisir dan dilakukan tanpa bukti pembayaran seperti kwitansi. 

“Ini seperti disengaja supaya tidak ada jejak jika diperiksa. Kami bingung harus mengadu ke mana,” tambahnya.

Padahal, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012, pendidikan dasar harusnya gratis, dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah melalui dana BOS. 

Namun, Kepala Sekolah SDN Kedawung 1 yang juga menjabat sebagai orang nomor 1 di Sdn Kedawung 2, Dede Suryani, menyangkal adanya pungli. Ia berdalih bahwa LKS hanyalah buku penunjang, dan tidak ada paksaan untuk membelinya. 

“Lagian harga nya pun keliru padahal kita jual 130rb ko, Bagi yang tidak mau beli, tidak apa-apa, tetap bisa belajar,” katanya lewat sambungan Whatsapp (06/01/2025).